Agar Semua Tidak Jadi Milik Asing, Indonesia Harusnya Punya Sovereign Fund

  by

Jakarta, Juli 2019. Dalam rangka memberikan rekomendasi (policy memo) kepada Presiden berkenaan percepatan pertumbuhan ekonomi dan industrialisasi nasional, Pokja Makroekonomi, perdagangan dan investasi Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) selenggarakan Focus Group Discussion (FGD) dengan para pelaku usaha di Hotel Le Meridien, Jakarta (4/7) beberapa waktu lalu.

Dari Pokja Makroekonomi, Perdagangan dan Investasi Komite Ekonomi dan Industri Nasional, Hendri Saparini, BAPPENAS, dan  BPS menyampaikan rencana arah kebijakan strategis pengembangan entrepreneurship di Indonesia ke depan kemudian meminta tanggapan serta masukan dari para pelaku usaha dan akademisi yang dihadirkan seperti Heppy Trenggono (CEO Balimuda Group) yang juga presiden Indonesian Islamic Business Forum (IIBF), Achmad Zaky (CEO Bukalapak), Nurhayati Subakat (CEO Paragon Technology dan Innovasi), Nining I. Soesilo dari UKM Center FEB UI, Kewirausahaan ITB, serta beberapa komunitas pengusaha di Indonesia.

Merespon paparan pokja CEO Balimuda Group, menyampaikan tiga (3) hal utama yang harus diperhatikan ketika berbicara tentang pengembangan entrepreneurship Indonesia ke depan yaitu Funding, Operating dan Selling.

Pertama, Funding. Semua butuh funding, enggak ada yang enggak butuh, bukalapak tidak akan seperti ini jika tanpa funding. Nah, pemerintah harus jeli melihat hal ini, kalau perlu BUMN melakukan partnership dengan pelaku dalam negeri yang dinilai berpotensi bisa dibesarkan, jangan cuma KUR aja, yang gede-gede juga harus dipikirkan, terang Presiden IIBF menekankan.

Heppy menambahkan, dalam konsep funding Indonesia harusnya ada Sovereign Fund agar semuanya tidak lari ke asing dan menjadi milik asing. Seperti e-commerce yang dibangga-banggakan karena telah menyentuh level unicorn bahkan decacorn, toh akhirnya menjadi milik asing. Padahal jika berbicara entrepreneurship itu bisa menjadi killing field bagi pelaku usaha di Indonesia. Awal-awalnya saja mereka bisa jualan di sana laris, habis itu hilang karena ada pelapak asing yang menjual produk yang sama, model yang sama, yang bisa jadi juga lebih murah dengan berbagai macam promo pendukungnya.

Kedua, Operating. Hal ini lantaran ekosistem usaha di negeri ini banyak yang belum bersahabat terutama bagi pemain lokal kelas UMKM, sebut saja perizinan, mudah bagi pemain besar tapi sulit bagi yang kecil.  Tidak sedikit kisah pilu pelaku UMKM yang menjadi sasaran empuk oknum dengan berbagai dalih, bahkan hingga terbunuh atau memilih membunuh usahanya dari pada berhadapan dengan oknum belum lagi sengitnya persaingan usaha yang dihadapi.

Angka petumbuhan entrepreneurship mungkin naik tetapi apakah itu mencerminkan sehatnya iklim usaha di Indonesia? Belum tentu, coba lihat sentra-sentra ekonomi lebih banyak yang berdiri atau lebih banyak yang berguguran. Heppy menduga kenaikan angka pelaku usaha bisa jadi diakibatkan naiknya angka pengangguran akibat PKH yang bingung mencari kerja sehingga memilih jalur entrepreneurship.

Ketiga, Selling. Bisnis itu diciptakan ketika ada yang beli. Kalau orang kita sendiri tidak membeli jangan berharap entrepreneuship akan bertumbuh di negeri ini. Di sisi lain pemain asing berebut besarnya pasar Indonesia. Jadi selling itu persoalan budaya. Apakah membela milik/kepentingan sesama anak bangsa telah menjadi bagian dari budaya bangsa kita? Kalau belum ini yang harus ditumbuhkan. Sebab itulah CEO Balimuda yang juga memimpin gerakan Beli Indonesia itu memperkanalkan gerakannya di mana narasi ekonominya adalah jualan ke mana saja tetapi beli dari saudara sendiri, dari bangsa sendiri.

“Rekomendasi saya satu, kita lakukan gerakan ini (Beli Indonesia) bersama-sama di tingkat nasional. Ayo kita jadikan, tanpa itu kita tidak akan ke mana-mana” seru CEO Balimuda Group. ANS